FPDT desak panitia Karnaval Budaya HUT ke-80 RI di TTS untuk cegah eksploitasi perempuan dan anak, perketat aturan miras, keamanan, dan kembalikan esensi budaya.
Timor Savana, Soe – Forum Pemerhati Demokrasi Timor (FPDT) mendesak panitia penyelenggara Karnaval Budaya dalam rangka HUT ke-80 RI tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) agar memberikan perhatian serius pada isu perlindungan perempuan dan anak dalam kegiatan tersebut.
Ketua FPDT, Doni Tanoen menyatakan, karnaval budaya yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 27 Agustus 2025, harus menjadi momentum positif bagi pelestarian budaya lokal, bukan ajang yang menimbulkan persoalan baru, terutama terkait eksploitasi anak dan perempuan.
“Kami mendukung penuh pemerintah daerah dan panitia HUT RI ke-80 yang menyelenggarakan karnaval budaya. Tapi kami tekankan, jangan sampai kegiatan ini mencederai nilai-nilai budaya dengan praktik yang merugikan, terutama eksploitasi anak perempuan,” tegasnya.
Menurut Doni, pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya praktik yang dinilai tidak pantas, termasuk penggunaan anak-anak perempuan dalam penampilan yang berpotensi memunculkan stigma negatif di masyarakat.
“Eksploitasi anak perempuan dalam bentuk apapun tidak boleh terjadi. Kita bicara soal dampak psikologis dan sosial yang bisa membekas seumur hidup. Panitia harus mengantisipasi ini secara maksimal,” lanjutnya.
Selain itu, FPDT juga meminta panitia memperketat aturan terkait penggunaan sound system, konsumsi minuman keras, dan keamanan selama acara berlangsung. Hal ini merujuk pada pengalaman tahun lalu di mana terjadi perkelahian di salah satu titik acara.
“Kita tidak ingin kejadian tahun kemarin terulang. Pengawasan harus diperketat. Ada batasan tegas terkait sound system, larangan miras, dan pencegahan potensi kekerasan,” tegas Doni.
FPDT menilai, esensi karnaval budaya harus tetap pada pelestarian dan promosi budaya lokal, bukan sekadar hiburan berbasis bunyi dan teknologi suara.
“Karnaval budaya harus berbeda dengan parade sound system. Kalau mau mengapresiasi kreativitas sound system, panitia bisa agendakan acara terpisah. Tapi jangan sampai karnaval budaya kehilangan rohnya,” jelasnya.
Lebih jauh, Ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di TTS untuk memanfaatkan karnaval ini sebagai ajang menampilkan inovasi dan terobosan pembangunan daerah.
“Belajar dari karnaval nasional di Jakarta, semua kementerian dan lembaga hadir menunjukkan capaian dan inovasi. Kami tantang OPD di TTS untuk berbuat hal serupa, bukan hanya tampil dengan musik keras,” ujar Doni.
FPDT berharap, karnaval budaya HUT ke-80 RI tingkat Kabupaten TTS dapat memberikan kesan positif, baik bagi masyarakat lokal maupun penonton dari luar daerah yang menyaksikan melalui media sosial.
“Ini momentum emas untuk mengangkat nama TTS. Jangan sampai yang tersisa justru berita buruk. Semua pihak harus bertanggung jawab agar karnaval ini benar-benar membanggakan,” Tutupnya.
